 |
| Muhsinin/Ikbal-Dinda (Capture-KPU) |
Oleh: Muhsinin, Ketua HMI Komisariat Al-Azhar Mataram
Opini, Dompu Siar - Gubernur NTB Ikbal-Dinda berkomitmen menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan. Ini merupakan salah satu terobosan Ikbal-Dinda dalam memimpin NTB ke depan.
Meritokrasi merupakan langkah yang paling ideal untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang baik. Sistem meritokrasi menjanjikan kesetaraan peluang, di mana birokrasi dipilih sesuai dengan kemampuan dan prestasi, bukan dari latar belakang sosial, politik, dan keluarga.
Namun, realitas yang terjadi meritokrasi di NTB sering kali hanya sekedar omong kosong. Hal ini disebabkan karena pengaruh budaya patronase dan nepotisme politik sangat kuat.
Di berbagai lembaga strategis pemerintahan, kita bisa melihat struktur birokrasi pemerintahan di isi oleh individu berdasarkan pendekatan politik, relasi, dan hubungan keluarga. Fenomena ini menjadi pertanyaan besar, apakah Ikbal-Dinda mampu menerapkan sistem meritokrasi dalam pemerintahan atau hanya sekedar omong kosong?
Musuh utama meritokrasi adalah nepotisme dan patronase, dan ini bertentangan dengan nilai-nilai meritokrasi. Dalam buku Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa nepotisme pada hakikatnya adalah mendahulukan dan membuka peluang bagi kerabat atau teman-teman dekat untuk mendapatkan posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan.
Hal ini seolah-olah sudah menjadi budaya tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku, sehingga menutup peluang bagi orang lain yang ingin masuk dalam birokrasi pemerintah.
Nepotisme akan menimbulkan konflik kepentingan karena birokrasi pemerintahan terlalu jauh di intervensi kepentingan oleh pribadi dan keluarga. Kepemimpinan IDP-Dahlan di Bima menjadi bukti nyata patronase dan nepotisme hidup. Kini Ikbal-Dinda menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, kepemimpinannya di uji.
Meritokrasi hanya sekedar menjadi omong kosong jika budaya patronase dan nepotisme masih hidup. Ini kerap terjadi dalam birokrasi pemerintahan yang lebih mengutamakan hubungan politik dan kekeluargaan. Namun, kita percaya komitmen Ikbal-Dinda akan menerapkan meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan. Meritokrasi akan diletakkan secara bertahap dan diterapkan the right man the right place.
Menerapkan meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan merupakan langkah progresif dan rasional dalam meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan di NTB. Namun, tantangannya apakah Ikbal-Dinda mampu menahan tekanan politik dari berbagai pihak yang ingin mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan sebagai bentuk balas jasa politik. Jika ia mampu menolak intervensi dan tetap berpegang teguh pada prinsip meritokrasi, maka pemerintah daerah akan lebih professional dan efektif.
Pemerintah NTB membutuhkan leadership yang mempunyai keberanian, kecerdasan, kerja keras, dan komitmen yang dilandasi rasa cinta terhadap NTB. Sebab, jika belajar dari negara-negara maju di ASIA (China, Jepang, Korsel, dan Singapura), langkah awal mereka menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Mereka paham betul bagaimana mewujudkan mimpi bangsanya. Mereka sadar jika negara mereka kekurangan sumber daya alam, namun meraka menghabiskan seluruh energinya untuk menciptakan birokrasi kelas dunia, sehingga menghasilkan iklim pemerintahan yang berkarakter dan berdaya saing.
Tentu saja untuk melakukan meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan membutuhkan waktu dan jalan yang panjang. Tidak mudah memang apalagi tradisi politik birokrasi kita masih kental dengan budaya patronase dan nepotisme. Akibatnya, posisi strategis di pemerintahan di isi oleh orang-orang yang tidak terampil dan bertalenta. Namun, tidak ada kata terlambat untuk menerapkan meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
Meritokrasi telah lama menjadi kunci menuju birokrasi yang professional dan berkelas dunia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perjalanan menuju meritokrasi, sebagaimana komitmen Ikbal-Dinda masih menuai banyak tantangan, bukan hanya teknis melainkan juga politis dan kultural.
Tantangan itu bukan lagi apakah sistem meritokrasi itu penting bagi birokrasi, melainkan bagaimana pemerintah memastikan meritokrasi dilaksanakan secara konsisten dalam konteks reformasi birokrasi yang kompleks di NTB.
Penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan menjadi momentum bagi Ikbal-Dinda untuk membuktikan bahwa janji politiknya bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan professional menuju NTB yang makmur dan mendunia. (red)
