 |
| Aditia Saputra |
Oleh: Aditia Saputra, Aditia saputra, Ketua Umum HMI Komisariat FTK UIN, Mataram
Opini, Dompu Siar - Di tengah ambisi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mewujudkan visi "NTB Mendunia", realitas di lapangan justru memperlihatkan ironi yang menyakitkan.
Petani jagung, sebagai salah satu pilar ketahanan pangan daerah, kini menghadapi tekanan hebat akibat anjloknya harga jagung di musim panen raya. Harga jagung yang mestinya menjadi sumber harapan, justru jatuh ke titik nadir.
Saat ini, harga jual jagung di tingkat petani hanya berkisar Rp 4.200 per kilogram, jauh di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp 5.500 per kilogram. Kondisi ini membuat banyak petani rugi, bahkan terancam gagal menutupi biaya produksi.
Padahal, Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional. Ia juga mendorong terbentuknya ekosistem industri berbasis pertanian yang diklaim akan memberi manfaat besar bagi rakyat, khususnya para petani.
"Sayangnya, semangat tersebut belum tercermin dalam kebijakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat di akar rumput."
Pengamat pertanian nasional, Bustanul Arifin, pernah menyatakan bahwa ketahanan pangan nasional hanya akan terwujud jika setiap daerah mampu mengandalkan dan melindungi kekayaan pangan lokalnya.
Namun, dalam konteks NTB pengelolaan komoditas jagung justru menunjukkan kelemahan serius terutama dalam perlindungan harga dan pasar.
Data dari Dinas Pertanian NTB menunjukkan bahwa pada tahun 2024, luas panen jagung pipilan mencapai 173,76 ribu hektar. Angka ini menurun sebesar 5,27 ribu hektar atau 2,94 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 179,03 ribu hektar.
Sementara itu, pada periode Januari–April 2025, potensi luas panen diperkirakan mencapai 97,19 ribu hektar dengan estimasi produksi mencapai 683,95 ribu ton jagung pipilan kering. Namun, produksi besar tanpa perlindungan harga hanya menambah beban.
"Selama ini petani mendukung ekonomi daerah, menopang PAD dan APBD. Tapi saat mereka butuh perlindungan, pemerintah justru absen,"
Minimnya terobosan Pemerintah Provinsi NTB dalam membuka akses ekspor, serta lemahnya kontrol terhadap distribusi hasil panen, memperparah situasi.
Pemerintah seolah-olah buta mata, buta hati dari permainan tengkulak dan gejolak harga pasar. Slogan “NTB Mendunia” pun hanya terdengar manis di mimbar, tapi hambar dalam kenyataan.
Masyarakat dan petani kini menaruh harapan besar kepada pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dengan anjloknya harga jagung di tahun 2025 ini.
Pemerintah Kabupaten Bima, di bawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. Irfan, didesak untuk segera mengambil langkah konkret mulai dari menstabilkan harga, memberi insentif atau subsidi, hingga membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi petani jagung di NTB.
“Visi besar tak akan berarti jika petani sebagai pilar utama ekonomi daerah terus tertindas oleh sistem yang tidak berpihak,”
Pemerintah harus segera hadir secara nyata bukan hanya lewat pidato dan slogan, tapi melalui kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan petani.
Jika petani terus dibiarkan berjalan sendiri di tengah ketidakpastian, maka bukan hanya jagung yang gagal dipanen, tapi juga harapan masyarakat terhadap kepemimpinan yang adil dan berpihak. (Red)
